Video Kekerasan Di Papua

Beredarnya video kekerasan di Papua tak lepas jadi perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, tak hanya rekaman itu yang akan diinvestigai.

Komisioner Komnas HAM, Yoseph Adi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan menyelidiki laporan kekerasan di Papua secara keseluruhan. Video itu hanya salah satu bagian.

"Komnas HAM menerima laporan tentang adanya kekerasan di Papua tiga minggu sebelum video beredar," kata dia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu 20 Oktober 2010.

Salah satu laporan yang diterima Komnas HAM adalah ditemukannya potongan kepala yang yang terpisah dari badan.

"Juga adanya laporan adanya rotasi markas batalyon di Nabire yang ke Puncak Jaya. Tak hanya itu rotasi juga terjadi dari arah timur dan barat. Sekitar 150 tentara," tambah dia.

Laporan kekerasan lain, adalah adanya pengusiran masyarakat yang menciptakan gelombang pengungsian. "Kemudian dilaporkan ada penyiksaan pada 17 Maret 2010, korban atas nama pendeta Kindeman Gire dan Pitinius Kagoya."

"Hingga kini keberadaan pendeta Kindeman belum diketahui," tambah dia.

Yoseph mengatakan, video kurang dari lima menit itu diduga rekaman kejadian 12 April 2010. Kata dia, itu hanya salah satu. Ada banyak lainnya.

Diakui Yoseph, pihaknya menduga pelaku kekerasan adalah militer. Ini diketahui dari dialog dalam video, yang menanyakan soal Goliath Tabuni -- salah satu aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Kalau misalnya bukan militer buat apa nanyain," kata dia.

Untuk mendapat kejelasan soal peristiwa kekerasan di Bumi Cenderawasih, Yoseph mengaku akan segera berangkat ke Papua untuk menemui Pangdam dan Kapolda -- menanyakan soal keberadaan operasi militer dan apakah itu berizin.

Komnas HAM juga mempunyai kewenangan untuk  memanggil komandan-komandan di lapangan.

Jika terbukti ada tindakan kekerasan, Komnas HAM bisa mengajukan pengadilan pro justisia ke kejaksaan.

Video kekerasan sekelompok orang berbaju loreng  dan menyandang senapan tempur terhadap warga Papua  menggegerkan jagad Maya. Ini bahkan sudah jadi isu  internasional.

Adalah lembaga swadaya masyarakat  Asian Human Rights Commission (AHRC) yang berbasis di Hong  Kong, China menyebarkannya pada 17 Oktober lalu.

0 komentar:

KLIK UNTUK MENAMPILKAN SEMUA KOMENTAR


Posting Komentar

Related Websites

Archives

Followers